A. SISTEM
AKUNTANSI DI BEBERAPA NEGARA MAJU
Standar Akuntansi adalah regulasi
aturan (termasuk pula hukum dan anggaran dasar) yang mengatur penyusunan
laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi
standar akuntansi. Dapat dikatakan standar akuntansi merupakan hasil dari
penetapan standar, meskipun praktiknya tidak sesuai dengan standar.
Empat (4) Alasan mengapa praktik
tidak sesuai dengan standar yaitu :
- Di kebanyakan negara hukuman
atas ketidakpatuhan dengan akuntansi resmi cenderung lemah dan tidak
efektif. Perusahaan tidak selalu mengikuti standar-standar yang ada jika
tidak dipaksa.
- Secara suka rela perusahaan
boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan.
- Beberapa negara memperbolehkan
perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukannya
operasi dan posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik.
- Di beberapa negara standar
akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan perusahaan secara
tersendiri dan bukan untuk laporan konsolidasi.
Penetapan standar akuntansi
melibatkan gabungan kelompok sektor swasta yang meliputi profesi akuntansi,
pengguna dan penyusun laporan keuangan, para karyawan dan kelompok publik yang
meliputi badan-badan seperti otoritas pajak, kementrian yang bertanggungjawab
atas hukum komersial dan komisi pasar modal. Pasar saham yang merupakan sektor
swasta atau publik (tergantung negaranya) juga mempengaruhi proses tersebut dan
bisa berada pada pihak sektor umum atau swasta, bergantung pada negaranya.
Peran dan pengaruh kelompok-kelompok ini dalam menyusun standar akuntansi
berbeda di setiap negara. Hal ini yang menjelaskan mengapa standar akuntansi
berbeda di seluruh dunia.
Dalam bab sebelumnya telah
dijelaskan, Akuntansi sesuai sistem hukum suatu negara diklasifikasikan menjadi
2, yaitu akuntansi hukum umum dan hukum kode. Akuntansi atas kewajaran
penyajian biasanya dihubungkan dengan negara hukum umum, sedangkan akuntansi
pemenuhan legal biasanya ditemukan dalam negara hukum kode. Perbedaan ini
berlaku dalam susunan standar, dalam sektor swasta cukup berpengaruh dalam
kewajaran penyajian di negara hukum umum. Sedangkan sektor publik relatif lebih
berpengaruh pada pemenuhan legal di negara hukum berkode. Audit menyejajarkan
sistem hukum dan peran serta tujuan pelaporan keuangan. Profesi auditing
cenderung dapat mengatur sendiri di negara-negara yang menganut penyajian wajar
(khusus yang dipengaruhi Inggris) dan auditor lebih dapat melakukan
pertimbangan apabila tujuan audit adalah untuk melakukan atestasi terhadap
kewajaran penyajian laporan keuangan. Sedangkan di negara hukum kode, profesi
auditing cenderung diatur oleh negara karena tujuan utama audit adalah
memastikan bahwa catatan dan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan
ketentuan hukum.
B. ENAM SISTEM AKUNTANSI NASIONAL
1. Prancis
Prancis merupakan pendukung utama penyeragaman
akuntansi nasional di dunia. Kementrian Ekonomi Nasional menyetujui Plan
Comptable General (Undang-Undang Akuntansi Nasional) resmi yang pertama pada
bulan September 1947. Sebuah ketentuan yang telah direvisi mulai berjalan pada
tahun 1957. Revisi selanjutnya dari ketentuan tersebut dibuat pada tahun 1982
dibawah pengaruh Fourth Directive Uni
Eropa. Pada Tahun 1986, rencana tersebut diperluas untuk melaksanakan
persyaratan Seventh Directive Uni
Eropa terhadap laporan keuangan konsolidasi dan direvisi lagi pada tahun 1999.
Plan Comptable General berisi:
·
Tujuan dan
prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan
·
Definisi aktiva,
kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan beban
·
Aturan-aturan
valuasi (penilaian) dan pengakuan
·
Daftar akun
standar, ketentuan mengenai penggunaannya, dan ketentuan tata buku lainnya yang
telah distandarisasi
·
Contoh laporan
keuangan dan aturan penyajiannya
Akuntansi di Prancis sangat terkait dengan kode
sehingga sangat mungkin melewatkan fakta bahwa legislasi hukum komersial (Code de Commerce) dan hukum pajak
sebenarnya menentukan banyak praktek akuntansi dan pelaporan keuangan di
Prancis. Dasar utama aturan akuntansi adalah Hukum Akuntansi 1983 dan Dekrit
akuntansi 1983 yang memuat Plan Compatible General wajib digunakan seluruh
perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki manual akuntansi. Undang-undang
komersial dalam Code de Commerce
memiliki ketentuan akuntansi dan laporan yang luas. Persediaan aset dan utang
tahunan diperlukan. Tinjauan yang baik dan benar untuk laporan keuangan harus
diberikan, dan catatan akuntansi tertentu diberikan peranan khusus dalam kelanjutan
hukum tertentu. Catatan akuntansi, yang secara hukum memberikan bukti dan
verifikasi dianggap sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan.
Setiap perusahaan harus memuat sebuah panduan
akuntansi jika dianggap perlu untuk memahami dan mengatur proses akuntansi.
Pada tingkat minimum, panduan tersebut meliputi grafik keuangan dan penjelasan
tentang keseluruhan sistem akuntansi, deskripsi semua prosedur pengolahan dan
pengaturan data, sebuah pernyataan komprehensif tentang prinsip-prinsip akuntansi
yang mendasari laporan keuangan tahunan dan prosedur yang digunakan dalam
mandat akuntansi persediaan tahunan. Undang-undang perpajakan juga sangat
mempengaruhi akuntansi di prancis. Pengeluaran bisnis bisa dikurangi untuk
pajak hanya jika benar-benar dibukukan dan dituliskan dalam laporan
keuangan tahunan.
Ciri khusus akuntansi di Perancis adalah
terdapatnya dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri
dengan laporan keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasikan. Meskipun akun-akun
perusahaan secara tersendiri harus memenuhi ketentuan pelaporan wajib, hukum
memperbolehkan perusahaan Perancis untuk mengikuti Standar Pelaporan Keuangan
internasional (IFRS). Alasannya, banyak perusahaan multi-nasional dari Perancis
yang mencatat sahamnya di luar negeri.
Regulasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
Lima
organisasi utama yang terlibat dalam proses penetapan standar di Prancis
adalah:
1. Counseil National de la Comptabilite atau CNC
(Badan Akuntansi Nasional)
2. Comite de la Reglemetation Comptable atau CRC
(Komite Regulasi Akuntansi)
3. Autorite des Marches Financiers atau AMF
(Otoritas Pasar Keuangan)
4. Ordre des Experts-Comptables atau OEC
(Institut Akuntan Publik)
5. Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes atau CNCC
(Institut Nasional Undang-Undang Auditor)
CNC mengonsultasikan masalah-masalah akuntansi
yang memerlukan regulasi, tapi tidak memiliki kekuatan pengaturan atau
pelaksanaan. Sebagian besar pekerjaan teknis CNC dilakukan oleh komite dan staf
anggota CNC. Penunjukan dalam CNC sangat bergengsi dan rekomendasinya sangat
berbobot. Oleh karena kebutuhan akan cara penyediaan otoritas pengaturan yang
luwes dan cepat untuk standar akuntansi, CRC didirikan pada tahun 1998. CRC
mengubah peraturan dan rekomendasi CNC menjadi regulasi yang mengikat. CRC
memiliki kekuatan pengaturan yang sebenarnya.
Perusahaan-perusahaan Prancis secara tradisional
kurang bergantung pada pasar modal daripada sumber-sumber keuangan lainnya. AMF
mengawasi masalah-masalah pasar yang baru dan operasi modal regional dan
nasional. AMF memiliki otoritas untuk mengeluarkan aturan laporan dan
pengungkapan tambahan untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar.
Di Prancis profesi akuntansi dan auditing sejak dahulu telah terpisah. Akuntan
dan auditor Prancis diwakili oleh kedua lembaga, yaitu OEC dan CNCC, meski
terdapat sejumlah orang yang menjadi anggota keduannya. Sesungguhnya, 80%
akuntan dengan kualifikasi di Perancis memiliki kedua klasifiksi tersebut. Dua
lembaga profesional memiliki hubungan dekat dan bekerja sama untuk kepentingan
bersama. Kedua terlibat dalam pengembangan standar akuntansi melalui CNC dan
CRC dan keduanya mewakili Prancis di IASB.
Laporan Keuangan
Perusahaan
Prancis harus melaporkan berikut ini :
1.
Neraca
2.
Laporan laba
rugi
3.
Catatan atas
laporan keuangan
4.
Laporan
direktur
5.
Laporan
auditor
Laporan keuangan seluruh perusahaan perseroaan dan
perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya yang melebihi ukuran tertentu
harus diaudit. Perusahaan besar juga harus menyiapkan dokumen yang terkait
dengan pencegahan kebangkrutan usaha dan sebuah laporan sosial, yang keduanya
hanya terdapat di Prancis.
Ciri utama pelaporan di Prancis adalah ketentuan
mengenai penulisan catatan kaki yang ekstensif dan detail yang meliputi hal-hal
berikut :
• Penjelasan mengenai aturan
pengukuran yang digunakan (misalnya kebijakan akuntansi)
• Perlakuan akuntansi untuk
pos-pos dalam mata uang asing
• Laporan perubahan aktiva
tetap dan depresiasi
• Detail provisi
• Detail revaluasi yang
dilakukan
• Analisis piutang dan utang
sesuai masa jatuh tempo
• Daftar anak perusahaan dan
kepemilikan saham
• Jumlah komitmen pensiun dan
kepentingan pengunduran diri lainnya
• Detail pengaruh pajak pada laporan
keuangan
• Rata-rata jumlah karyawan
sesuai golongan
• Analisis pendapatan menurut
aktivitas dan geografis
Pengukuran
akuntansi
Perusahaan-perusahaan Prancis yang
terdaftar mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka dan
perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar juga mempunyai pilihan ini. Namun
semua perusahaan Prancis harus mengikuti regulasi tetap dari ketentuan pada
tingkat perusahaan pribadi. Akuntansi untuk perusahaan pribadi merupakan dasar
hukum untuk membagikan dividen dan menghitung penghasilan wajib pajak.
Aset-aset berwujud biasanya dihitung berdasarkan
nilai perolehan. Aset-aset tetap didepresiasikan menurut ketentuan pajak
menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun. Persediaan harus dihitung
pada nilai terendah atau nilai yang dapat dicapai dengan menggunakan metode
FIFO atau metode rata-rata tertimbang.
2. Jerman
Iklim akuntansi Jerman terus berubah
sejak akhir Perang Dunia II. Pada masa itu, akuntansi bisnis menekankan daftar
akun nasional dan seksional (seperti di Prancis). Commercial Code menetapkan beragam prinsip tentang pembukuan yang
rapi dan audit yang mandiri. Pada awal tahun 1970-an, uni Eropa (UE) mulai
mengeluarkan direktif harmonisasi, yang harus diadopsi oleh negara-negara
anggotanya ke dalam hukum nasional. Direktif Uni Eropa yang keempat, ketujuh,
kedelapan seluruhnya masuk kedalam hukum Jerman melalui UU Akuntansi
Komprehensif yang diberlakukan pada tanggal 19 Desember 1985.
Karakteristik fundamental ketiga dari Akuntansi di Jerman adalah
ketergantungannya terhadap anggaran dasar dan keputusan pengadilan. Selain
kedua hal itu tidak ada yang memiliki status mengikat atau berwenang. Untuk
memahami akuntansi di Jerman, seseorang harus merhatikan HGB (German Commercial Code) dan kerangka hukum
kasus yang terkait.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Sebelum tahun 1998, Jerman tidak
memiliki fungsi penetapan standar akuntansi keuangan sebagaimana yang dipahami
di negara-negara berbahasa Inggris. Undang–undang tentang pengendalian dan transparansi
tahun 1998 memperkenalkan keharusan untuk mengakui badan swasta yang menetapkan
standar nasional untuk memenuhi tujuan berikut :
·
Mengembangkan
rekomendasi atas penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi
·
Memberikan
nasihat kepada Kementrian Kehakiman atas legislasi akuntansi yang baru
·
Mewakili
Jerman dalam organisasi akuntansi internasional, Seperti IASB.
German Accounting Standards Committee (GASC)
didirikan tidak lama setelahnya dan selanjutnya diresmikan oleh Menteri
Kehakiman sebagai otoritas penyusun standar Jerman. GASC mengawasi German Accounting Standards Board (GASB)
yang melakukan pekerjaan teknis dan mengeluarkan standar akuntansi. Sistem
penyusunan standar akuntansi Jerman secara umum sama dengan sistem yang
digunakan di Inggris dan Amerika Serikat dan sama dengan IASB. Namun standar
GASB merupakan rekomendasi otoriter yang hanya berlaku untuk laporan keuangan
gabungan. Semenjak pendiriannya, GASB telah mengeluaran German Accounting Standards (GAS). Pada tahun 2003, GASB menerapkan
strategi baru yang menyejajarkan program kerjanya dengan upaya IASB untuk
mencapai sebuah pemusatan standar akuntansi global. Perubahan ini mengakui
adanya persyaratan Uni Eropa untuk IFRS bagi perusahaan-perusahaan yang
terdaftar.
Financial Accounting Control Act
(Bilkog) didirikan pada tahun 2004 untuk meningkatkan kepatuhan persyaratan
laporan keuangan Jerman dan IFRS oleh perusahaan-perusahaan terdaftar.
Undang-undang tersebut membuat dua susunan sistem pelaksanaan. Dewan sektor
swasta (Financial Reporting Enforcement
Panel) dan dewan pengaturan sektor publik (Federal Financial Supervisory Authority). Akuntansi publik resmi di
Jerman disebut Wirtschaftprufer (WPs)
atau pemeriksa perusahaan. Dengan standar internasional, profesi audit
(akuntansi) Jerman adalah kecil. Accounting Act tahun 1985 memperluas
persyaratan audit untuk lebih banyak perusahaan. Hasilnya, dewan auditor
susunan kedua dibentuk. Orang-orang ini dikenal dengan pemeriksa buku sumpah (Vereidigte Buchprufer), hanya diizinkan
untuk mengaudit perusahaan kecil dan menengah. Laporan audit Jerman lebih
menekankan pada kepatuhan persyaratan daripada tinjauan yang baik dan benar.
Laporan Keuangan
Undang–Undang Akuntansi tahun 1985
secara khusus menentukan isi dan bentuk laporan keuangan yang meliputi :
1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Catatan atas laporan keuangan
4. Laporan manajemen
5. Laporan auditor
Keistimewaan sistem laporan keuangan di Jerman adalah adanya laporan secara
pribadi dari auditor kepada dewan direktur pengelola perusahaan dan dewan
pengawas perusahaan, untuk tujuan konsolidasi, seluruh perusahaan dalam
kelompok tersebut harus menggunakan prinsip akuntansi dan penilaian yang sama.
Laporan ini mengomentari prospek masa depan perusahaan, khususnya mengenai
faktor-faktor yang bisa mengancam kelangsungan usaha. Laporan ini merupakan
informasi perusahaan dan tidak diberikan untuk pemegang saham.
Semua perusahaan, bukan hanya yang terdaftar, bisa menggunakan IFRS dalam
menyusun laporan keuangan gabungan mereka. Namun, laporan keuangan perusahaan
pribadi harus mengikuti persyaratan HGB. Perusahaan memiliki pilihan untuk
mengeluarkan laporan keuangan perusahaan pribadi menurut IFRS untuk tujuan
informasional.
Pengukuran Akuntansi
GAS lebih ketat bila dibandingkan
dengan HGB dalam hal laporan keuangan konsolidasi, menurut GAS 4, metode
revaluasi harus digunakan, sedangkan aktiva dan kewajiban yang diperoleh dalam
penggabungan usaha harus direvaluasi menjadi nilai wajar dan kelebihan yang
tersisa dialokasikan menjadi goodwill. Goodwill diamortisasi selama masa tidak
lebih dari 20 tahun dan diuji untuk penurunan nilai tiap tahunnya.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perusahaan–perusahaan Jerman sekarang dapat
memilih untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan aturan Jerman
sebagaimana dijelaskan di atas, standar akuntansi internasional, atau GAAP AS.
Ketiga pilihan tersebut dapat ditemukan dalam praktik dan para pembaca laporan
keuangan Jerman harus berhati-hati untuk mencari tahu standar akuntansi manakah
yang digunakan.
3. Jepang
Akuntansi dan laporan keuangan di
Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestik dan internasional. Untuk
memahami akuntansi Jepang, seseorang harus memahami budaya, praktik usaha dan
sejarah Jepang. Perusahaan–perusahaan Jepang saling memiliki ekuitas saham satu
sama lain, dan sering kali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Keterhubungan
daerah investasi industri konglomerat raksasa ini disebut sebagai keiretsu.
Bentuk bisnis keiretsu telah ditransformasi saat Jepang mengambil alih
perbaikan struktural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi
yang berawal pada tahun 1990-an. Krisis keuangan yang mengikuti “pergerakan
ekonomi” Jepang juga disebabkan oleh review standardisasi laporan keuangan
Jepang.
Akuntansi “Big Bang” mulai ditunjukan di akhir tahun 1990-an untuk menciptakan
perekonomian Jepang yang sehat sehingga perusahaan menjadi lebih transparan dan
membawa jepang ke arah standardisasi sosial.
Regulasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
Pemerintah nasional masih memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi
didasarkan pada tiga badan hukum: undang-undang perusahaan (company law), undang-undang pertukaran
dan sekuritas (securities and exchange
law), undang-undang pajak penghasilan perusahaan (corporate income tax law). Ketiga badan hukum ini saling
berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Praktisi terkemuka Jepang
menggambarkan situasi tersebut sebagai “sistem legal triangular”.
Kepemilikan perusahaan publik harus memenuhi persyaratan lanjutan dari
undang-undang pertukaran dan sekuritas (SEL), yang diatur oleh Financial Services Agency (FSA). SEL
dibentuk setelah Securities Act AS bekerja pada perang dunia II. Tujuan utama
SEL adalah untuk menyediakan informasi bagi pembuat keputusan investasi. Hingga
kini terdapat lembaga penasihat khusus terhadap FSA yang bertanggung jawab
mengembangkan standardisasi pembukuan berdasarkan SEL. Lembaga tersebut adalah Business Accounting Deliberation Council
(BADC), sekarang menjadi Business
Accounting Council (BAC).
Perubahan besar muncul pada tahun 2001 dengan dibentuknya Accounting Standards Board of Japan (ASBJ). ASBJ memiliki tanggung
jawab utama untuk mengembangkan standardisasi pembukuan serta panduan
implementasinya di Jepang. ASBJ berkolaborasi dengan IASB dalam mengembangkan
IFRS untuk menghilangkan perbedaan yang ada antara IFRS dengan standardisasi
pembukuan Jepang. Standardisasi pembukuan Jepang tidak boleh bertentangan
dengan hukum komersial. Oleh karena itu, triangulasi standardisasi pembukuan,
undang-undang perusahaan dan undang-undang perpajakan masih tetap menjadi
gambaran dari laporan keuangan Jepang.
Laporan
Keuangan
Perusahaan yang didirikan menurut
undang-undang perusahaan diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus
mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham, yang berisi hal-hal
berikut :
1. Neraca
2. Laporan Laba rugi
3. Laporan atas perubahan ekuitas
pemegang saham
4. Laporan Bisnis
5. Jadwal terkait
Catatan yang
melengkapi neraca dan laporan laba rugi menggambarkan kebijakan akuntansi dan
menyediakan tambahan lain, seperti pada negara-negara lain. Laporan bisnis
berisikan ringkasan sistem bisnis dan pengendalian internal mereka, serta
informasi mengenai operasional, posisi keuangan, dan hasil operasional.
Beberapa jadwal pendukung berisi informasi yang disiapkan untuk satu tahun pada
dasar induk perusahaan dan diaudit oleh auditor yang berwenang.
Pengukuran
Akuntansi
undang-undang perusahaan mewajibkan
perusahaan perusahaan besar untuk menyusun laporan konsolidasi, perusahaan yang
mencatat saham harus menyusun laporan konsolidasi sesuai dengan SEL. Akun
perusahaan secara terpisah merupakan dasar bagi laporan konsolidasi dan umumnya
prinsip akuntansi yang sama digunakan untuk keduannya. Anak perusahaan
dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara langsung dan tidak langsung
mengendalikan kebijakan keuangan dan operasionalnya. Metode penyatuan saham
(polling in interest) untuk bisnis gabungan digunakan pada situasi tertentu
saja dimana tidak ada perusahaan yang mengontrol perusahaan lainnya. Goodwill
dihitung dengan dasar harga pasar aset bersih yang didapatkan dan diamortisasi
selama maksimum 20 tahun. Aset tetap dinilai pada biaya dan didepresiasi yang
berkenaan dengan hukum perpajakan. Metode declining-balance
(saldo menurun) merupakan metode depresiasi yang paling umum. Aset bersih juga
diuji dengan penurunan nilai.
4. Belanda
Akuntansi Belanda memiliki beberapa
paradoks yang menarik. Belanda memiliki ketentuan akuntansi dan persyaratan
laporan keuangan yang cukup bebas tapi standar praktik profesional yang sangat
tinggi. Belanda merupakan negara hukum kode, namun akuntansinya berorientasi
pada penyajian wajar. Laporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua
aktivitas terpisah. Inggris dan Amerika Serikat telah memengaruhi akuntansi
Belanda seperti negara-negara Benua Eropa lainnya.
Akuntansi di Belanda dianggap sebagai sebuah cabang ekonomi bisnis. Akibatnya
banyak pemikiran ekonomi yang dicurahkan untuk topik-topik akuntansi dan
khususnya pada pengukuran akuntansi. Jadi pemikiran akademis memiliki pengaruh
besar dalam praktik yang berjalan. Belanda juga menerima pemikiran asing atau
ide-ide dari luar.
Belanda merupakan salah satu pendukung pertama atas standar internasional untuk
akuntansi dan laporan keuangan, dan pernyataan IASB menerima perhatian besar
dalam menentukan praktik yang bisa diterima. Belanda juga merupakan rumah bagi
beberapa badan usaha multinasional besar dunia seperti Philips, Royal Dutch
Shell dan Unilever. Perusahaan-perusahaan ini telah terdaftar secara
internasional sejak tahun 1950-an dan telah dipengaruhi oleh akuntansi luar
negeri (Inggris dan AS).
Regulasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
Regulasi Akuntansi di Belanda
bersifat liberal hingga tahun 1970 ketika Undang-undang Laporan Keuangan
Tahunan (Act on Annual Financial
Statements) diberlakukan, Undang-undang tahun 1970 memperkenalkan audit
wajib. Undang-undang tersebut juga mendorong pembentukan kelompok Studi
Akuntansi Tiga Pihak (Tripartie
Accounting Study Group) yang digantikan oleh Dewan Pelaporan Tahunan pada
Tahun 1981. Undang-undang tersebut dikembangkan oleh legislasi pada tahun 1983
untuk menyesuaikan dengan EU Fourth
Directive, selanjutnya dikembangkan lagi pada tahun 1988 untuk menyesuaikan
dengan EU Seventh Directive.
Dutch Accounting Standards Board
(DASB) mengeluarkan pedoman pada prinsip akuntansi yang dapat diterima (tidak
diterima) secara umum, Dewan tersebut memiliki anggota berasal dari tiga
kelompok yang berbeda, yaitu:
1.
Penyusunan
laporan keuangan (perusahaan)
2.
Pengguna
laporan keuangan (perwakilan serikat buruh dan analis keuangan)
3.
Auditor
laporan keuangan (Institut Akuntansi Terdaftar Belanda atau NIvRA)
DASB merupakan organisasi swasta yang didanai oleh bantuan dari komunitas
bisnis dan profesi audit. Aktivitasnya diatur oleh Foundation for Annual Reporting (FAR). DASB menggunakan kerangka
kerja konseptual yang merupakan translasi dari kerangka kerja IASB. Aturan
akuntansi yang bisa dilaksanakan secara hukum yaitu aturan yang diterapkan
dalam keputusan laporan keuangan dan akuntansi dari undang-undang sipil
Belanda.
Audit merupakan sebuah profesi dengan aturan sendiri di Belanda. Dewan
pengaturnya adalah Netherlands Institute
of Register Accountants (NIvRA). Dewan ini bersifat otonomi dalam menyusun
standar audit dan undang-undang profesionalnya yang kuat dalam menentukan
keadaan hukumnya. NivRA dilibatkan dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan
akuntansi di Belanda. Dewan ini berpartisipasi dalam DASB dan komisi-komisi
yang berurusan dengan perubahan undang-undang akuntansi dari undang-undang
sipil.
Laporan
Keuangan
Kualitas laporan keuangan Belanda
sangat seragam, laporan keuangan wajib harus disusun dalam bahasa Belanda,
namun dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Jerman dapat diterima. Laporan Keuangan
harus memuat hal-hal berikut :
1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Catatan-catatan
4. Laporan Direksi
5. Informasi lain yang
direkomendasikan
Sebuah laporan arus kas dianjurkan untuk disertakan dan sebagian besar
perusahaan Belanda menyertakannya. Catatan harus menjelaskan prinsip-prinsip
akuntansi yang digunakan dalam valuasi dan penentuan hasil dan pemikiran di
balik setiap perubahan akuntansi. Laporan direktur membahas posisi keuangan
menurut tanggal neraca dan kinerja selama masa keuangan tersebut. Laporan ini
juga memberikan informasi tentang kinerja yang diharapka selama tahun keuangan
yang baru dan komentar-komentar mengenai setiap kejadian pasca penyusunan
neraca. Informasi lain yang direkomendasikan harus mencakup laporan auditor dan
perkiraan keuntungan untuk tahun tersebut.
Pengukuran Akuntansi
Metode yang digunakan adalah metode
pembelian, goodwill merupakan selisih antara biaya akusisi dengan nilai wajar
aset dan kewajiban yang dibeli. Selisih ini dikapitalisasi dan diamortisasi
berdasarkan masa manfaat. Fleksibilitas Belanda dalam pengukuran akuntansi
dapat terlihat dalam izin penggunaan nilai lancar untuk aset berwujud seperti
persediaan dan aset yang didepresiasi. Perusahaan–perusahaan yang menggunakan
nilai lancar harus manyertakan informasi harga perolahan dalam catatannya.
Karena perusahaan–perusahaan Belanda Memiliki Fleksibilitas dalam menerapkan
aturan penghitungan, dapat diduga bahwa terdapat kesempatan untuk melakukan
manipulasi penghasilan. Pos–pos tertentu dapat mengabaikan laporan laba rugi
dan langsung disesuaikan terhadap cadangan dalam ekuitas pemegang saham.
5. Inggris
Akuntansi di Inggris berkembang
sebagai sebuah ilmu tunggal, secara pragmatis merespons terhadap kebutuhan dan
praktik bisnis. Sejak tahun 1970-an, sumber paling penting untuk pengembangan
dalam undang-undang perusahaan adalah EU
Directives, terutama Fourth dan
Seventh Directive.
Warisan akuntansi Inggris pada dunia sangatlah mendasar. Inggris merupakan
negara pertama di dunia yang mengembangkan profesi akuntansi seperti yang kita
kenal sekarang. Konsep penyajian hasil dan posisi keuangan yang wajar
(pandangan benar dan wajar) juga berasal dari Inggris.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Dua sumber
utama standar akuntansi keuangan di Inggris adalah hukum perusahaan dan profesi
akuntansi. Undang-undang tahun 1981 menetapkan lima prinsip dasar akuntansi :
1.
Pendapatan
dan beban harus disesuaikan dengan dasar akrual
2.
Aset dan
kewajiban dalam setiap kategori aset dan kewajiban dinilai secara terpisah
3.
Prinsip
konservatisme (kehati-hatian) diterapkan. Khususnya dalam pengenalan penghasilan
yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan.
4.
Penerapan
kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun
5.
Prinsip
kelangsungan usaha diterapkan untuk perusahaan yang menggunakan akuntansi
Companies Act pada tahun 1985 menggabungkan dan memperluas legislasi lebih awal
dan diubah pada tahun 1989 untuk mengakui EU
Seventh Directive. Undang-undang ini mengharuskan adanya penggabungan
laporan keuangan, walaupun penggabungan sudah merupakan praktik standar. Ketentuan
hukum merupakan sesuatu yang umum dan memungkinkan adanya fleksibilitas dalam
penerapan antar kasus.
Susunan standar Inggris berkembang mulai dari rekomendasi prinsip-prinsip
akuntansi hingga pada bentuk Accounting
Standards Steering Committee pada tahun 1970 dan berubah nama menjadi Accounting Standards Committee (ASC).
ASC meresmikan Statements on Standard
Accounting Practice (SSAPs). Dearing
Report, yang dikeluarkan tahun 1988, menyatakan ketidakpuasan dengan
penyusunan standar yang ada. Companies Act pada tahun 1989 tidak hanya
menggabungkan EU Seventh Directive tapi
juga membuat rekomendasi dearing report.
Undang-undang tahun 1989 membuat Financial
Reporting Council. FRC menyusun kebijakan umum. Badan ini merupakan sebuah
badan independen yang anggota-anggotanya diambil dari profesi akuntansi,
industri dan lembaga keuangan.
Laporan Keuangan
Laporan keuangan Inggris termasuk
yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan umumnya mencakup :
1. Laporan Direksi
2. Laporan Laba dan Rugi dan Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan keseluruhan Laba dan Rugi
5. Laporan Kebijakan akuntansi
6. Catatan atas Referensi dalam
Laporan Keuangan
7. Laporan Auditor
Laporan keuangan harus memberikan pandangan yang adil dan benar mengenai
keadaan dan keuntungan perusahaan. Untuk mencapai hal ini, informasi tambahan
mungkin diperlukan, dan dalam keadaaan tertentu persyaratannya bisa
dikesampingkan. Yang terakhir dikenal juga dengan “pengesampingan yang adil dan
benar”.
Laporan keuangan gabungan hanya diwajibkan untuk neraca perusahaan induk.
Kendali perusahaan cabang terjadi ketika perusahaan induk memiliki
kekuasaan untuk menggunakan pengaruh atau kendali dominan pada perusahaan
cabang, atau perusahaan induk dan cabang diatur dalam dasar yang sama.
Keistimewaan lain laporan keuangan Inggris adalah bahwa perusahaan-perusahaan
kecil dan menengah dibebaskan dari banyaknya kewajiban laporan keuangan. Secara
umum perusahaan-perusahaan kecil dan menengah diizinkan untuk menyusun akun
singkat dengan informasi minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Dan kelompok
ini dibebaskan dari penyusunan laporan keuangan gabungan.
Pengukuran
Akuntansi
Inggris memperbolehkan adanya metode
akusisi dan merger dalam mencatat akuntansi untuk Penggabungan usaha. Namun
kondisi penggunaan metode merger begitu ketat sehingga hampir tidak pernah
digunakan. Dibawah metode akuisisi, goodwill dihitung sebagai selisih antara
harga pasar dari uang yang dibayarkan dan harga pasar dari aset bersih yang
diakuisisi. Goodwill diamortisasi dan dikapitalisasi selama kurang 20 tahun.
Aset-aset bisa dihitung pada harga perolehan, biaya sekarang atau gabungan
keduanya. Depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan dasar penghitungan
yang digunakan untuk aset-aset yang mendasarinya. Persediaan dihitung
berdasarkan nilai rendah atau nilai bersih yang dapat dicapai pada FIFO atau
dasar biaya rata-rata.
Pada Tahun 2003, Departemen perdagangan dan Perindustrian mengumumkan bahwa
mulai bulan Januari 2005, Seluruh perusahaan Inggris diperbolehkan untuk
menggunakan IFRS, selain GAAP. Jadi, inisiatif Uni Eropa pada tahun 2005 untuk
perusahaan-perusahaan Inggris yang tidak terdaftar juga.
6. Amerika
Serikat
Akuntansi di Amerika Serikat diatur
oleh badan sektor khusus Swasta (Badan Standar Akuntansi Keuangan/FASB), akan
tetapi yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standardisasi mereka adalah
agensi kepemerintahan Securities dan
Exchange Commission (SEC). Hingga tahun 2002, Institut Sertifikasi
Akuntansi Publik Amerika (AICPA), sebagai badan khusus lainnya juga mengaudit
standardisasi mereka. Pada tahun tersebut, Public
Company Accounting Oversight Board (PCAOB) didirikan, dengan dewan yang
berwenang untuk mengeluarkan regulasi audit dan auditor perusahaan publik.
Regulasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
Sistem yang dianut Amerika Serikat
tidak memiliki persyaratan legal untuk publikasi mengenai laporan audit
periodik keuangan. Perusahaan di Amerika Serikat dibentuk di bawah hukum
negara, bukan hukum federal. Setiap negara bagian memiliki peraturan dasar
perusahaan sendiri. Oleh karena itu SEC memiliki yuridikasi terhadap
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pertukaran stok AS serta perusahaan
yang berdagang over-the-counter.
Perusahaan yang memiliki keuangan terbatas tidak memiliki kewajiban persyaratan
untuk laporan keuangan.
FASB dibentuk pada tahun 1973 dan pada Desember 2006 telah mengeluarkan Laporan
Standard Akuntansi Keuangan 158 (158
Statements of Financial Accounting Standards/SFASs). Tujuan SFASs adalah
menyediakan informasi yang berguna untuk para investor. Penggunaan kerangka
berfikir oleh FASB merupakan gambaran pengaturan standardisasi yang cukup
signifikan di Amerika Serikat. Konsep laporan akuntansi keuangan (Statements of Financial Accounting Concept)
seterusnya menjadi fundamental sebagai standar dasar akuntansi keuangan dan
laporan.
Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP) terdiri dari seluruh
standar akuntansi keuangan, peraturan, dan regulasi keuangan yang harus
dipatuhi dalam menyusun laporan keuangan, laporan keuangan seharusnya
menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil operasinya sesuai dengan
prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. SFASs merupakan komponen utama
dari GAAP. Regulasi akuntansi dan audit tersebut mungkin lebih besar dan lebih
detail secara substansi jika dibandingkan percampuran negara lainnya. Dengan
alasan tersebut, FASB dan SEC mempertimbangkan untuk menggerakan GAAP AS dari
standar berdasarkan aturan terhadap standar berdasarkan prinsip.
Laporan
keuangan
Tipe laporan keuangan tahunan pada
perusahaan besar di AS terdiri dari komponen berikut:
1.
Laporan
manajemen
2.
Laporan
auditor independen
3.
Laporan
keuangan utama (laporan laba rugi, arus kas, laba komprehensif, perubahan
ekuitas pemegang saham)
4.
Diskusi
manajemen dan analisis atas hasil operasi dan kondisi keuangan
5.
Pengungkapan
atas kebijakan akuntansi dengan dampak kritis pada laporan keuangan
6.
Catatan atas
laporan keuangan
7.
Perbandingan
data keuangan tertentu selama lima atau sepuluh tahun
8.
Data kuartal
terpilih
Penggabungan laporan keuangan juga dibutuhkan, dan laporan keuangan AS yang
dipublikasikan biasanya tidak berisi laporan parent-company-only (induk perusahaan). Peraturan penggabungan
tersebut membutuhkan penggabungan seluruh anak perusahaan yang telah
terkontrol. Laporan triwulan dibutuhkan untuk perusahaan yang terdaftar pada
bursa saham utama. Laporan semacam ini biasanya hanya berisi laporan singkat
saja, laporan keuangan yang belum diaudit serta ringkasan laporan manajemen.
Pengukuran
Akuntansi
Aturan pengukuran akuntansi di
Amerika Serikat mengasumsikan bahwa suatu entitas usaha akan terus
melangsungkan usahanya. Pengukuran dengan dasar akrual sangat luas dan
pengakuan transaksi dan peristiwa sangat tergantung pada konsep penanding.
Penggabungan
Bisnis harus dihitung seperti sebuah
pembelian. Goodwill dikapitalisasi sebagai selisih antara harga pasar yang
dipertimbangkan dalam pertukaran dengan harga pasar dibawah aset bersih yang
diperoleh. Amerika Serikat bergantung pada harga perolehan untuk menilai aset
berwujud dan aset tidak berwujud. Penyesuaian nilai mata uang hanya
diperbolehkan setelah ada penggabungan bisnis (dihitung sebagai pembelian).
LIFO, FIFO, dan metode biaya rata-rata diperbolehkan dan telah digunakan secara
luas untuk penetapan harga persediaan. Surat-surat berharga yang dapat
dipasarkan memiliki nilai pasar jika surat-surat tersebut masuk dalam held-to-maturity dan dinilai pada harga
perolehan.
